KH Faqih Pimpin Kontra-Papernas

Surabaya - Surya
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan Tuban KH Abdullah Faqih memimpin kelompok kontra-Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Kiai khos itu ditunjuk menjadi penasihat Forum Silaturrahmi Mengawal NKRI dan Pancasila dari ancaman Neo-Komunisme.

Forum ini menggalang konsolidasi di Surabaya dan dihadiri delegasi dari Sumatera, Jawa, dan NTB. Tokoh yang hadir antara lain KH Solahuddin Wahid (Gus Solah, pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang), Prof Dr Aminuddin Kasdi (Masyarakat Sejarawan Indonesia Jatim), Prof Dr Edi Sri Swasono (ekonom), Taufik Ismail (budayawan), Mayjen TNI Pur Sutoyo NK (mantan Kassospol TNI), dan KH Abdusshomad Bukhori (Ketua MUI Jatim).
"PKI memang sudah hancur, tapi paham komunisme berusaha bangkit dengan berbagai cara, itu perlu diwaspadai," ujar KH Faqih yang juga menjadi salah seorang deklarator Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu.

Ia menilai ikhtiar eks PKI atau kader PKI untuk bangkit antara lain dengan cara politik, pendidikan, dan hukum. "Cara politik antara lain berupaya mencabut Tap MPRS XXV/1966, tapi gagal.
"Sekarang mereka berusaha memanfaatkan situasi konflik bangsa akhir-akhir ini dengan melakukan gerakan politik baru. Itu bertentangan dengan Pancasila dan Islam, harus dilawan," tegasnya.
Gus Solah menegaskan Papernas sebaiknya diajak kembali ke faktor hukum. "Tapi upaya hukum jangan bersifat yuridis, diajukan saja ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat uji hukum atau judicial review," papar adik Gus Dur itu.

Wakil ketua panitia silaturrahmi Arukat Djaswadi mendesak pemerintah segera bertindak karena Papernas sudah melanggar Tap MPRS XXV/1966, UU 27/1999 tentang Keamanan Negara. "Pemerintah saatnya bertindak, mereka jelas menjadi embrio komunis. Mereka menggunakan azas demokrasi-kerakyatan, padahal kalau hidup di Indonesia harus menggunakan Pancasila dan UUD 1945," ucap ketua CICS (Center for Indonesian Community Studies) itu.

Hal senada dikatakan Prof Dr Aminuddin Kasdi. "Aroma PKI di Papernas itu banyak, di antaranya revolusi 1945 dianggap belum tuntas, jargon Tripanji, fokus pada buruh, tani, dan kaum miskin kota," ucapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP Papernas Agus Priyono mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan partainya berpolitik secara terbuka. Sehingga bisa dilihat bahwa Papernas tidak berideologi komunis.
Ia menuturkan, kemungkinan yang mereka persoalkan azas dan program Papernas. Azas Papernas adalah demokrasi kerakyatan yang mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila. Sedangkan program Papernas terkenal dengan sebutan Tripanji. Program ini terdiri tiga hal: menghapus hutang, nasionalisasi pertambangan, dan membangun industri nasional yang kuat dan mandiri. "Ini program sangat mendesak yang harus dilakukan untuk memperbaiki bangsa ini," katanya.
Ia mengatakan apabila ada kelompok tak sependapat dengan azas dan program Papernas dipersilakan menyelesaikan lewat jalur hukum. ant/jho

Leave a Reply